"Perjanjian Pertahanan Tergantung Indonesia"

MENTERI Luar Negeri Singapura George Yeo menegaskan nasib perjanjian pertahanan (Defense Cooperation Agreement, DCA) antara kedua negara—yang kini tak tentu nasibnya itu—sepenuhnya tergantung pada pihak Indonesia, bukan Singapura.

“Kami sebetulnya ingin terus mengelaborasi perjanjian itu, tapi sekarang bola ada di sisi Indonesia,” katanya menjawab pertanyaan VIVAnews dalam pertemuan dengan jurnalis dari


negara-negara ASEAN dan Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri Singapura, 4 Agustus 2009 kemarin.

Menteri Yeo menyatakan isi perjanjian itu sebetulnya telah disepakati di antara kedua negara di Bali pada tahun 2007 lalu, di mana masing-masing panglima angkatan bersenjata ikut hadir. “Kami telah menandatangani perjanjian itu dan dilanjutkan dengan acara karaoke bareng. Bagaimana mungkin kami karaoke bareng kalau saat itu tidak dicapai kesepakatan?” Ia menyatakan yang menjadi masalah, setelah disepakati perjanjian itu lalu ditentang DPR RI.

Pernyataan Menteri Yeo kontras dengan statemen Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono. Dalam sebuah wawancara khusus dengan VIVAnews pada 23 Februari 2009, Menteri Juwono mengatakan, “Itu (DCA, red.) sudah gagal. Dari awal kita sandingkan perjanjian pertahanan dengan perjanjian ekstradisi. Semula disepakati dan akan dibantu secara pararel. Kita sudah teken April 2007. Rupanya pemerintah Singapura membatalkan, karena kalau ekstradisi dan pertahanan disandingkan, maka Singapura harus mau menangani kasus BLBI 1997 sampai 2001. Kita maunya semua uang bermasalah, dari 1997 dan 2001, ikut digugat secara hukum, dan bisa dikembalikan ke Indonesia.”

Menyangkut soal desakan supaya Myanmar diberi sanksi dan dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN, Menteri Yeo menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, justru penting bagi ASEAN untuk mempertahankan Myanmar sebagai anggota untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia khawatir, jika Myanmar ditendang, maka India dan China akan segera menariknya. Jika itu terjadi, maka “berbagai kekuatan utama dunia akan ikut masuk, dan pada akhirnya kita semua (negara-negara ASEAN) akan tertarik masuk juga dalam pusaran konflik.”

Opsi lain untuk menggunakan kekuatan militer juga dinilai Yeo bukan langkah bijaksana. Menurutnya selama ini, Yeo terus memonitor dan mengritik berbagai kesewenang-wenangan yang dilakukan junta militer Myanmar. Lebih dari itu? “Tidak ada lagi yang bisa dilakukan ASEAN,” Menteri Yeo menegaskan.

Junta militer Myanmar kembali menuai kecaman dari dunia karena mengadili pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi di atas tuduhan melanggar tahanan rumah yang telah dilaluinya selama bertahun-tahun. Sidang pembacaan vonis ditunda hingga 11 Agustus mendatang.

Oleh banyak kalangan tuduhan jaksa dinilai lucu dan kelewat mengada-ada. Penyebabnya adalah suatu insiden di bulan Mei 2009 saat seorang warga Amerika, John Yettaw, berenang melintasi Danau Inya dan menerobos masuk rumah Suu Kyi. Tamu tak diundang ini lantas menginap selama dua hari. Jaksa berpendapat insiden ini merupakan pelanggaran atas ketentuan tahanan rumah Suu Kyi. Di pengadilan, Yettaw bersaksi bahwa dia “diutus Tuhan” untuk memperingatkan Suu Kyi bahwa dia akan dibunuh




Sumber:
VIVAnews.com